INDIK . ID KOTA BEKASI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi, Kamis (16/7/2026). Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Kota Bekasi mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait sejumlah dugaan persoalan di sektor pendidikan.
Massa aksi sempat masuk ke area Kantor Wali Kota Bekasi untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung. Namun, karena Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak berada di lokasi, para demonstran akhirnya diterima oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bekasi, Agus Harpa Senjaya.
Dalam keterangannya kepada peserta aksi, Agus menyampaikan bahwa Wali Kota Bekasi telah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh GMNI dan memerintahkan perangkat daerah terkait untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan yang disampaikan.
"Saya sudah menyampaikan bahwa apa yang disuarakan oleh adik-adik GMNI telah didengar oleh Pak Wali Kota. Beliau memerintahkan agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui Inspektorat, BKPSDM, dan Diskominfo terkait aplikasi yang dimaksud, serta BKPSDM untuk menelusuri kebenaran dugaan tersebut," ujar Agus.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan tinggal diam apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait.
"Kalau memang nantinya dinyatakan benar berdasarkan hasil pemeriksaan, tentu akan ada tindak lanjut. Pemerintah Kota Bekasi tidak akan tinggal diam karena ini menyangkut kepentingan masyarakat," katanya.
Agus menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memastikan seluruh anak di Kota Bekasi mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia menilai program sekolah gratis yang saat ini dijalankan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan warga.
"Intinya, warga Kota Bekasi harus sekolah. Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah. Ini merupakan amanat undang-undang. Karena itu, Pak Wali Kota terus mendorong program sekolah gratis, termasuk di sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri," jelasnya.
Terkait data sekolah gratis tingkat SMP yang dipertanyakan peserta aksi, Agus mengaku belum mengetahui secara rinci dan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Sementara itu, Koordinator Aksi GMNI, Rafi, menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pendidikan di Kota Bekasi. Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi. ( Heri M red )
