INDIK . ID PATI - Satpolairud Polresta Pati bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, TNI, Polsek Dukuhseti, serta unsur pemerintah kecamatan dan desa melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan penerima barcode atau Quick Response Code (QR Code) solar subsidi bagi nelayan kecil di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan diterima oleh nelayan yang berhak. Selain itu, verifikasi lapangan dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan maupun kebocoran distribusi solar subsidi di sektor perikanan tangkap.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris DKP Kabupaten Pati Agus Sunarko, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Pati Sutarno, S.P., Camat Dukuhseti Hartono, personel Polsek Dukuhseti, Koramil Dukuhseti, Pos TNI AL Banyutowo, pemerintah Desa Banyutowo, pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta para pemilik kapal nelayan.
Kapolresta Pati melalui Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan, S.H., M.M., menegaskan bahwa program verifikasi tersebut merupakan bentuk pengawasan bersama agar subsidi pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil.
“Kami ingin memastikan solar subsidi digunakan oleh nelayan yang aktif melaut dan berhak menerima bantuan tersebut, bukan oleh pihak lain yang tidak memenuhi ketentuan,” ujarnya.
Menurut Kompol Hendrik, akurasi data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program subsidi BBM. Oleh karena itu, validasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data kapal, pemilik kapal, dan kebutuhan bahan bakar dengan kondisi riil di lapangan.
Proses verifikasi diawali dengan pemeriksaan dokumen kapal, kartu tanda penduduk (KTP) pemilik, Pas Kecil kapal, hingga pengambilan foto kapal yang dilengkapi titik koordinat GPS. Petugas juga memberikan pendampingan kepada nelayan yang mengalami perubahan status kepemilikan kapal agar segera melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan.
“Kami mengapresiasi para nelayan yang kooperatif dalam melengkapi dokumen dan mengikuti seluruh tahapan verifikasi. Partisipasi mereka sangat membantu terciptanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kompol Hendrik.
Tim gabungan selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik kapal di dermaga maupun lokasi tambatan kapal. Pemeriksaan meliputi kesesuaian identitas kapal, dokumen kepemilikan, hingga alat tangkap yang digunakan guna memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Selain itu, petugas turut menghitung estimasi kebutuhan solar berdasarkan kapasitas mesin kapal dan intensitas aktivitas penangkapan ikan. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar dalam penentuan kuota BBM subsidi yang nantinya tercantum dalam QR Code masing-masing kapal.
Kompol Hendrik menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
“Kami tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga akan mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan solar subsidi,” tegasnya.
Setelah seluruh data dinyatakan valid, petugas melakukan sinkronisasi ke dalam sistem digital Subsidi Tepat MyPertamina dan basis data DKP. QR Code kemudian diterbitkan sebagai identitas resmi penerima solar subsidi yang digunakan saat melakukan pembelian BBM.
Lebih lanjut, Kompol Hendrik menilai sinergi antara DKP, Polri, TNI, pemerintah daerah, dan kelompok nelayan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Dengan kolaborasi yang baik, penyaluran subsidi akan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia berharap program tersebut mampu membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemenuhan kebutuhan bahan bakar yang lebih terjamin.
“Ketika kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terpenuhi dengan baik, biaya operasional melaut dapat ditekan sehingga produktivitas dan hasil usaha nelayan diharapkan semakin meningkat,” pungkasnya.(Herisusilo)
