INDIK . ID SEMARANG - Polda Jawa Tengah memperkuat kemampuan mitigasi isu sebagai langkah menghadapi derasnya arus informasi digital yang berpotensi memengaruhi persepsi publik. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat berlangsung cepat, akurat, terukur, dan berdasarkan fakta.
Penguatan kemampuan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Bidhumas Polda Jateng bertema “Strategi Peningkatan Kemampuan Mitigasi guna Menetralisir Pemberitaan Negatif dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik” yang digelar di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin sekaligus dibuka oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan, terdiri atas para Kasi Humas Polres jajaran yang didampingi operator multimedia serta personel pengemban fungsi PPID Satker jajaran Polda Jateng.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh sekaligus menyebarkan informasi.
Kecepatan arus informasi, menurut dia, juga menghadirkan tantangan tersendiri. Informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah membentuk persepsi publik, terutama ketika belum tersedia keterangan resmi dari institusi terkait.
“Mitigasi bukan hanya dilakukan ketika krisis sudah terjadi. Justru yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu melakukan deteksi dan pencegahan sejak awal, sehingga suatu isu tidak berkembang menjadi krisis komunikasi maupun krisis reputasi,” ujar Yuliyanto.
Ia menegaskan, kemampuan mitigasi kehumasan harus dibangun sebelum sebuah isu berkembang menjadi krisis. Deteksi dan pencegahan dapat dilakukan melalui early detection, early warning, pemantauan media, analisis isu, analisis sentimen, hingga rapid response yang didukung koordinasi antarsatuan kerja.
Menurut Yuliyanto, tantangan komunikasi publik tidak dapat dihadapi Humas Polri secara sendiri-sendiri. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan diperlukan dengan melibatkan unsur kepolisian, akademisi, praktisi komunikasi, media massa, serta pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
Untuk memperkaya perspektif peserta, FGD menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Agus Toto Widyatmoko dan Dosen Soegijapranata, Samantha Elisabeth Claudia Luhukay, M.I.Kom., CPS.
Agus Toto Widyatmoko dalam paparannya membawakan materi “Strategi Menangkal Hoaks Institusi”. Ia menekankan pentingnya kemampuan memeriksa sumber, konteks, dan bukti sebelum suatu informasi disebarluaskan.
Dalam menghadapi hoaks, institusi dituntut bergerak cepat dengan tetap mengedepankan akurasi. Keseragaman informasi juga menjadi faktor penting agar masyarakat memperoleh satu pesan resmi dan tidak dibingungkan oleh informasi yang saling bertentangan.
Sementara itu, Samantha Elisabeth Claudia Luhukay, M.I.Kom., CPS., melalui materi “RESPOND, DON'T JUST REACT: Mitigasi Kepercayaan Publik di Tengah Badai Informasi”, menekankan bahwa institusi tidak selalu dapat mengendalikan narasi yang berkembang di ruang publik, tetapi dapat mengendalikan respons yang diberikan.
Menurutnya, respons yang efektif harus diawali dengan memahami situasi, memilah tingkat risiko sebuah isu, serta menyatukan fakta dan pesan internal sebelum disampaikan kepada masyarakat.
“Kecepatan juga tidak berarti terburu-buru. Yang terpenting adalah hadir secara tepat untuk mencegah vakum informasi dengan tetap mengedepankan fakta dan empati,” jelasnya.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta secara aktif membahas berbagai persoalan, mulai dari tantangan pemantauan informasi digital, proses verifikasi internal, penentuan momentum penyampaian informasi, hingga strategi komunikasi dalam menghadapi tekanan publik dan pertanyaan media.
Kombes Pol Yuliyanto berharap pertukaran pandangan dalam FGD tersebut dapat melahirkan gagasan dan rekomendasi yang memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan komunikasi publik Polri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Bidhumas Polda Jateng mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi isu sejak dini, menyatukan informasi internal, menentukan respons secara tepat, serta menghadirkan komunikasi publik yang cepat, akurat, dan berempati.
“Semoga forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem monitoring, meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons komunikasi, memperkuat koordinasi antarsatuan kerja, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi isu dan krisis komunikasi,” pungkas Yuliyanto. (HERISUSILO)
