INDIK . ID BANDUNG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, M. Teguh Darmawan, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Dr. Desy Meutia Firdaus, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di wilayah Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut digelar dalam rangka monitoring ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Kegiatan itu dihadiri Ketua Tim Komisi III DPR RI Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, sejumlah anggota Komisi III DPR RI, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., beserta jajaran, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si., beserta jajaran.
Turut hadir para asisten Kejati Jawa Barat dan kepala kejaksaan negeri (kajari) se-Jawa Barat.
Kajati Paparkan Koordinasi Antarpenegak Hukum
Dalam paparannya, Kajati Jawa Barat M. Teguh Darmawan menjelaskan efektivitas koordinasi prapenuntutan serta hubungan kerja kolaboratif antara Kejati Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan BNNP Jawa Barat.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan penafsiran hukum sekaligus mendukung harmonisasi pelaksanaan fungsi dalam sistem peradilan pidana.
Selain itu, Kajati menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi penuntutan, yang mencakup profesionalitas jaksa penuntut umum (JPU), kebijakan penuntutan yang berkeadilan, ketertiban administrasi, serta dukungan sarana dan prasarana.
Aspek integritas juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, terutama upaya mencegah praktik transaksional dalam penanganan perkara, memperkuat disiplin aparat penegak hukum, serta menjamin kepastian hukum yang akuntabel.
Paparan turut mencakup tanggapan terhadap sejumlah perkara di wilayah Jawa Barat yang menjadi perhatian masyarakat.
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, diharapkan sinergi dan koordinasi antara DPR RI dan aparat penegak hukum semakin kuat.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat mendukung harmonisasi penegakan hukum, meningkatkan profesionalitas dan integritas aparat, serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat.(HERISUSILO)
