INDIK.ID, BEKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan bahwa mayoritas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025 telah tercapai. Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian yang dinilai belum optimal, terutama pada indikator Kota Layak Anak dan penanganan banjir.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah seluruh fraksi dan komisi DPRD Kota Bekasi menerima serta memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025. Laporan itu menjadi acuan penting dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi selama satu tahun terakhir.
“Secara umum indikator kinerja utama tahun 2025 ini sebagian besar tercapai. Namun, masih ada beberapa yang belum terpenuhi, seperti indikator Kota Layak Anak,” ujar Sardi.
Ia menjelaskan, belum tercapainya indikator tersebut terlihat dari masih terbatasnya fasilitas ramah anak di sejumlah wilayah. DPRD menilai keberadaan taman bermain yang aman dan representatif belum merata di setiap kecamatan.
Sardi menekankan bahwa pembangunan taman tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan ruang terbuka yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak.
“Masih banyak taman anak yang belum dibangun. Ke depan, setiap kecamatan harus memiliki ruang terbuka yang layak dan ramah anak,” tegasnya.
Selain itu, persoalan banjir kembali menjadi sorotan utama DPRD. Sardi meminta Pemerintah Kota Bekasi memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir, khususnya optimalisasi fungsi mesin pompa air dan sistem polder.
“Penanganan banjir sangat bergantung pada efektivitas pompa dan polder. Kami meminta agar seluruh perangkat tersebut dipastikan berfungsi dengan baik, terutama dalam menghadapi musim hujan,” katanya.
Di akhir keterangannya, Sardi berharap evaluasi LKPJ ini menjadi momentum perbaikan kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berbasis data.
DPRD juga menyoroti sejumlah isu strategis lain yang perlu segera ditangani secara konkret, seperti kemacetan lalu lintas dan tingginya angka pengangguran.
Dengan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, DPRD berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
( Heri M red )
