INDIK.ID, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo menyetujui dan membentuk, Komisi Reformasi Kepolisian menjadi momentum bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penguatan demokrasi Indonesia, serta mengembalikan profesionalitas kepolisian dan sektor keamanan terkait, utamanya TNI.
Sebab, berbagai insiden yang memperlihatkan represivitas dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di akhir Agustus 2025 lalu merupakan persoalan berulang, bahkan sejak awal reformasi 1998.
Demikian kesimpulan yang dikemukakan Ikhsan Yosarie, sebagai Peneliti HAM dan Reformasi Sektor Keamanan SETARA Institute, Merisa Dwi Juanita Peneliti HAM dan Reformasi Sektor Keamanan SETARA Institute dan Azeem Marhendra Amedi Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, dari peryataan tertulisnya yang diterima INDIK.ID, Minggu (14/9/2025).
Menurutnya, keberulangan tersebut lahir dari kultur kekerasan dan praktik impunitas yang mengakar di Kepolisian.
Para peniliti SETARA Institute ini memberikan masukan: Pertama, upaya memperkuat Polri melalui reformasi juga harus dibaca sebagai penguatan sistem keamanan yang demokratis dan tunduk pada hukum dan menghormati HAM. Setiap agenda untuk membangun profesionalitas Polri berada dalam satu tarikan nafas dengan agenda membangun profesionalitas TNI. Membuka ruang penguatan Polisi sama dengan menutup ruang bagi ekspansi militerisme di luar sektor pertahanan negara.
Kedua, dalam studi komprehensif mengenai Transformasi Polri, SETARA Institute mendeteksi 130 masalah aktual yang mengemuka dan melekat dalam tubuh Polri, serta mengakibatkan mandeknya transformasi Polri. Kemudian diringkas menjadi 12 tema masalah yang menuntut penyikapan sistemik oleh institusi Polri, di antaranya kinerja pengawasan terhadap Polri, akuntabilitas proses penegakan hukum, akuntabilitas penggunaan senjata api, orientasi pemidanaan dan penegasan tafsir keamanan dan ketertiban masyarakat, kinerja perlindungan dan pengayoman masyarakat, akuntabilitas fungsi pelayanan publik, hingga tata kelola pendidikan Polri.
SETARA Institute juga lakukan survei menghasikan, mayoritas menilai 61,6 persen kepercayaan publik terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya buruk. Hanya 16,8 persen baik. Kemudian 49,7 persen menyatakan pengaruh Polri dalam menjaga demokrasi Indonesia berjalan buruk. Hanya 19,8 persen baik.
Ketiga, dalam rangka mendukung agenda transformasi Polri, SETARA Institute menyusun desain transformasi yang komprehensif. Dalam desain itu, ada 4 pilar sebagai basis reformasi Polri, yakni Polri yang demokratis-humanis, Polri yang berintegritas-antikorupsi, Polri yang proaktif-modern, dan Polri yang presisi-transformatif.
Dengan basis kerangka 4 pilar itu, SETARA menyusun dan merekomendasikan 12 agenda tranformasi yang juga menyusun 24 strategi dalam implementasinya dengan 50 detail aksi.
Keempat, transformasi Polri adalah prasyarat mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi negara hukum, dan melindungi ruang demokrasi dari praktik represif. Polri yang modern dan humanis dapat menjadi katalisator penting bagi terciptanya iklim demokratis sebagai institusi strategis yang menopang transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Kelima, penguatan demokrasi Indonesia dan reformasi sektor keamanan merupakan agenda utama penguatan supremasi sipil. Presiden Prabowo perlu menempatkan reformasi Polri dan reformasi TNI tak terpisahkan. Agenda transformasi Polri pada keamanan domestik dikelola oleh institusi sipil yang demokratis dan akuntabel. Reformasi TNI yang konstitusionalnya bidang pertahanan negara, perhatiannya pada penuntasan agenda reformasi TNI, penegakan larangan bisnis militer dan revisi UU Peradilan Militer.(Hersus)
