Indik . id kota Bekasi - Mantan Ketua RW 01 Sumur Batu, Kiman Sumarwan, menyoroti keberadaan tim monitoring dan evaluasi (Monev) terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Ia menilai tim tersebut tidak merepresentasikan tokoh masyarakat terdampak, melainkan lebih didominasi oleh pihak yang sebelumnya terlibat dalam pemenangan Pilkada 2024.
“Seharusnya tim Monev ini diisi oleh tokoh-tokoh dari lingkungan terdampak langsung, seperti perwakilan RW, RT, maupun komunitas warga sekitar. Namun kenyataannya, sebagian besar justru adalah tim sukses yang ikut dalam kontestasi politik kemarin,” kata Kiman kepada awak media di Bekasi, Kamis (11/9/2025).
Kiman juga menyesalkan dirinya tersisih dari tim Monev tahun 2025. Padahal, ia menuturkan, namanya sudah masuk dalam usulan di tingkat kelurahan. Namun saat dilakukan evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH), namanya tercoret dari daftar usulan tersebut.
Sebelum ada tim monitoring evaluasi dulu dikenal sebagai tim 17, ketika TPST Bantargebang masih dikelola oleh pihak swasta. Seiring waktu, setelah kepemilikan dan pengelolaan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa Gubernur Anies Baswedan, struktur tersebut kemudian berganti menjadi tim Monev.
“Artinya, saya punya rekam jejak panjang sejak era tim 17. Namun anehnya, justru sekarang malah tersisih. Padahal, pengalaman dan keterlibatan langsung seperti ini penting untuk memperjuangkan hak-hak warga,” ucapnya.
Menurut Qiman, kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa fungsi Monev berpotensi tidak berjalan objektif, terutama dalam mengawal isu kesehatan lingkungan dan kompensasi warga di sekitar Bantargebang.
Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD meninjau ulang susunan tim Monev agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
( Golib )
