INDIK . ID KOTA BEKASI - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi mulai menggodok empat kandidat yang akan mengikuti rangkaian seleksi dalam 15 hari ke depan. Keempat kandidat tersebut akan bersaing memperebutkan posisi Sekda Kota Bekasi yang akan menggantikan Junaedi.
Empat nama yang masuk dalam proses seleksi tersebut terdiri atas tiga pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan satu kandidat dari luar daerah.
Mereka adalah Drs. Dinar Faizal Badar, Asisten Daerah (Asda) III Kota Bekasi; Dr. Arif Maulana, S.T., M.M., Kepala Dinas Tata Kota; Muhammad Solikhin, S.SiT., M.M., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi; serta Dede Tito Ismanto, S.T., M.E., Asda II Pemerintah Kota Banjar.
Seleksi calon Sekda Kota Bekasi tidak sekadar berkaitan dengan pergantian pejabat. Posisi tersebut juga menyangkut keberlanjutan dan estafet kepemimpinan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Pemerhati kebijakan dan pelayanan publik Bekasi, Didit Susilo, menilai posisi Sekda membutuhkan figur yang tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis kepala daerah dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
“Sekda tidak cukup hanya menjadi pelengkap seremonial. Figur tersebut harus mampu menjadi asisten andal wali kota dan wakil wali kota yang sudah melaju cukup kencang dalam berbagai terobosan kinerja pembangunan. Termasuk menyukseskan Porprov Jawa Barat dan menjadi filter terakhir kebijakan kepala daerah,” ujar Didit.
Menurut Didit, rekam jejak, integritas, serta tidak adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan dugaan korupsi harus menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam proses seleksi.
Selain itu, calon Sekda harus memiliki kemampuan sebagai technocratic administrator yang mampu memastikan tata kelola pemerintahan berlangsung secara akuntabel, bersih, dan berbasis kinerja.
“Calon Sekda harus memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan eksekutif. Namun, ada pula tugas tambahan yang bersinggungan dengan aspek politik, khususnya membangun komunikasi dengan legislatif dalam proses pembahasan RAPBD karena Sekda juga memiliki posisi strategis sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Dituntut Mampu Menjadi Manajer Birokrasi
Didit mengatakan, Sekda memiliki tanggung jawab besar sebagai manajer tertinggi dalam struktur birokrasi pemerintah daerah.
Posisi tersebut menuntut kemampuan mengoordinasikan perangkat daerah, memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, mengawal administrasi pemerintahan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perangkat daerah.
“Variabel yang sangat menentukan meliputi kapasitas dan integritas personal kandidat, kapabilitas dalam tata kelola pemerintahan, serta kemampuan menjadi jembatan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Didit.
Ia juga menilai Sekda memiliki peran penting dalam menjaga kepala daerah agar tidak terseret persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, Sekda dapat berperan sebagai salah satu benteng birokrasi sekaligus penasihat utama kepala daerah dalam memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan tata kelola pemerintahan.
“Berdasarkan tata kelola pemerintahan, Sekda merupakan motor penggerak administrasi yang harus memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. Karena itu, Sekda harus berani mengatakan ‘tidak’ apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang berpotensi menabrak aturan dan rambu-rambu hukum,” tegasnya.
Profesionalisme Pansel Jadi Perhatian Publik
Dengan dimulainya proses seleksi empat kandidat tersebut, kinerja Pansel Calon Sekda Kota Bekasi diperkirakan akan menjadi perhatian publik.
Proses assessment hingga penentuan kandidat yang nantinya diusulkan akan menjadi bagian penting dalam menentukan figur yang akan memimpin sekaligus mengendalikan roda birokrasi Pemerintah Kota Bekasi.
Pertanyaan mengenai bagaimana proses seleksi dijalankan, sejauh mana profesionalisme dan independensi Pansel dijaga, serta siapa kandidat yang akhirnya diusulkan masih menjadi perhatian publik.
Kini, masyarakat menunggu proses tersebut berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga menghasilkan Sekda yang mampu menjalankan fungsi administrasi pemerintahan sekaligus mengawal agenda pembangunan Kota Bekasi.
( Heri M red )
