INDIK . ID KOTA BEKASI - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi memprioritaskan penanganan kawasan kumuh serta program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto, usai mengikuti rapat pembahasan finalisasi rencana program dan penganggaran Tahun 2027. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 di pendopo
Menurut Widayat Subroto, rapat tersebut difokuskan untuk menyusun dan mematangkan program prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun mendatang.
"Rapat hari ini membahas proses penganggaran Tahun 2027. Kami sedang memfinalisasi berbagai rencana kegiatan yang menjadi prioritas," ujarnya.
Di lingkungan Dinas Perkimtan, kata Widayat Subroto, fokus utama diarahkan pada penanganan kawasan kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta perbaikan sejumlah bangunan milik pemerintah yang mengalami kerusakan, termasuk gedung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kantor kelurahan.
Untuk program Rutilahu, Pemerintah Kota Bekasi menargetkan rehabilitasi sebanyak 130 unit rumah pada Tahun 2027, sama seperti target Tahun 2026. Namun, pemerintah berupaya meningkatkan besaran bantuan yang sebelumnya sebesar Rp20 juta per unit agar lebih sesuai dengan kenaikan harga material bangunan.
"Saat ini bantuannya masih Rp20 juta per rumah. Tahun depan kami mengusulkan agar nilainya ditingkatkan sehingga proses perbaikan rumah dapat lebih optimal," katanya.
Widayat Subroto mengakui efisiensi anggaran menjadi tantangan dalam penyusunan APBD. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis program Rutilahu dapat terus berjalan karena kebutuhan masyarakat masih cukup tinggi.
Berdasarkan data Dinas Perkimtan, Kota Bekasi masih memiliki sekitar 900 rumah yang masuk kategori backlog atau membutuhkan penanganan. Kondisinya pun beragam, mulai dari kerusakan pada bagian atap hingga lantai rumah.
"Kami tetap optimistis karena kebutuhan masyarakat masih besar. Tidak semua rumah mengalami kerusakan berat, ada yang hanya membutuhkan perbaikan atap atau lantai," jelasnya.
Usulan peningkatan nilai bantuan Rutilahu tersebut telah disampaikan dalam rapat pembahasan anggaran dan saat ini masih dalam tahap pertimbangan.
"Harapannya dapat disetujui karena harga material bangunan terus mengalami kenaikan sehingga nilai bantuan Rp20 juta saat ini sudah tidak sebanding dengan kebutuhan perbaikan," ungkap Widayat Subroto.
Selain membahas penyusunan APBD 2027, Widayat Subroto juga memaparkan perkembangan proyek pembangunan Flyover Bulak Kapal. Saat ini, proses pengadaan lahan telah memasuki tahapan penyusunan daftar nominatif dan penilaian harga tanah (appraisal).
Menurutnya, proses appraisal diperkirakan berlangsung selama sekitar satu bulan. Setelah hasil penilaian diterima, pemerintah akan menyampaikan besaran nilai ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.
"Mapping atau pemetaan lahan sudah selesai. Sekarang tinggal proses appraisal. Mudah-mudahan dalam sekitar 20 hari ke depan sudah ada angka yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat," katanya.
Widayat Subroto menambahkan, pembangunan Flyover Bulak Kapal akan dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nilai investasi pembangunan fisik diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar, sedangkan besaran anggaran pembebasan lahan masih menunggu hasil appraisal yang saat ini sedang berlangsung. ( Heri M red )
