INDIK . ID kota Bekasi - TPST Bantar Gebang kembali jadi sorotan. Setiap kali ada bau, longsor, atau keluhan warga, nama tempat ini yang pertama disebut. Padahal jika dilihat dari data dan perkembangan 3 tahun terakhir, Bantar Gebang justru menjadi bukti paling nyata bahwa DKI Jakarta serius membenahi persoalan sampah.
Saya melihat langsung perubahan itu. TPST Bantar Gebang yang dulu identik dengan gunungan sampah terbuka, sekarang sudah masuk fase transformasi. DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup tidak lagi mengelola dengan cara lama. Ada 3 lompatan besar yang terjadi:
*Pertama, optimalisasi teknologi pengolahan.*
Saat ini Bantar Gebang mengoperasikan *PLTSa* dengan kapasitas 1500 ton per hari. Gas metana dari timbunan lama juga ditangkap untuk dikonversi jadi listrik. Data PLN menunjukkan listrik dari Bantar Gebang sudah masuk jaringan. Sampah yang dulu jadi beban, sekarang jadi energi.
*Kedua, pemutakhiran sistem pengelolaan.*
DKI menerapkan sistem zonasi dan pemadatan berlapis di zona lama, sehingga risiko longsor berkurang signifikan. Zona baru dibangun dengan standar sanitary landfill. Penataan jalan operasional, instalasi leachate treatment, dan sistem pemantauan kualitas udara sudah berjalan. Ini standar yang dipakai negara maju.
*Ketiga, peran sebagai pilot project nasional.*
Bantar Gebang sekarang jadi tempat studi banding untuk 40 lebih kabupaten/kota. Kementerian PUPR dan KLHK menjadikan tempat ini sebagai laboratorium lapangan untuk skema TPST, RDF, dan waste to energy. Bank Dunia dan JICA juga memakai Bantar Gebang sebagai studi kasus keberhasilan transisi dari open dumping ke teknologi modern.
*Tambahan: Teknologi yang Dikembangkan & Diterapkan DKI untuk Atasi Sampah*
DKI tidak cuma pakai 1 cara. Ada *minimal 5 teknologi besar* yang sedang dijalankan untuk memecah masalah sampah dari hulu ke hilir:
1. *PLTSa Merah Putih – Waste to Energy*
Menggunakan teknologi termal untuk membakar sampah dan menghasilkan listrik. Kapasitas 100 ton/hari di tahap awal, menghasilkan ∼750 kWh listrik/hari. Abu sisa pembakaran diolah jadi paving block dan batako.
2. *Penangkapan Gas Metana Landfill Gas Recovery*
Gas metana dari timbunan sampah lama ditangkap dan dikonversi jadi listrik. Ini mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus jadi sumber energi.
3. *RDF – Refuse Derived Fuel*
Sampah residu yang tidak bisa didaur ulang diproses jadi bahan bakar padat untuk industri semen. Mengurangi volume sampah ke TPA sekaligus substitusi batu bara.
4. *Leachate Treatment Plant & Pemantauan Udara Otomatis*
Instalasi pengolahan air lindi modern dan sensor kualitas udara dipasang di zona aktif. Data dipantau real-time untuk mencegah pencemaran.
5. *Sistem Zonasi & Sanitary Landfill Berlapis*
Zona lama dipadatkan dan ditutup dengan lapisan kedap. Zona baru dibangun dengan standar sanitary landfill, bukan open dumping. Ini yang menurunkan risiko longsor dan bau secara signifikan. 7d11
Dengan kombinasi 5 teknologi ini, DKI berusaha mengubah paradigma: sampah bukan lagi dibuang, tapi diolah jadi energi, bahan bakar, dan bahan bangunan.
Jika kita jujur, tidak ada kota di Indonesia yang menangani 7500 ton sampah per hari tanpa tekanan. Jakarta menghasilkan 30% dari total sampah perkotaan nasional. Membayangkan semua itu harus berhenti di Bantar Gebang saja tanpa dukungan pusat dan daerah lain, itu tidak adil.
_Bandingkan dengan TPA Sumur Batu di Kota Bekasi._
Sumur Batu adalah TPA milik Kota Bekasi yang menerima sampah lokal Bekasi. Kapasitasnya jauh lebih kecil, namun masalah bau, lindi, dan konflik sosial juga muncul. Bedanya, Kota Bekasi mendapatkan dukungan dari DKI Jakarta melalui skema kerja sama regional.
Dalam APBD DKI Jakarta tahun 2022-2024, terdapat pos belanja hibah dan bantuan teknis untuk pemerintah daerah penyangga, termasuk Kota Bekasi, untuk penguatan infrastruktur persampahan dan jalan akses. Ini bentuk tanggung jawab DKI sebagai kota penerima beban sampah terbesar di Jabodetabek. DKI tidak hanya menanggung 7500 ton sampah per hari di Bantar Gebang, tapi juga ikut membiayai perbaikan fasilitas sampah di daerah tetangga. Jika DKI berhenti, beban Bekasi akan berlipat. Jika Bekasi bisa memperbaiki Sumur Batu, itu juga karena ada dukungan dari DKI.
Yang terjadi sekarang adalah pola yang keliru. Bantar Gebang dijadikan obyek kesalahan atas kegagalan sistemik. Padahal masalah utamanya ada di hulu: pengurangan sampah belum jalan, pemilahan di sumber masih lemah, dan 250 kabupaten/kota belum punya TPST yang layak. DKI sudah mengurangi kiriman sampah 1000 ton per hari melalui program Jakstrada, tapi beban nasional tetap menumpuk di Jakarta.
_Di sinilah letak dilema yang paling menyakitkan._
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI dan jajarannya yang siang malam bekerja membenahi sistem, justru menjadi pihak yang paling rentan dipersalahkan. Mereka harus menghadapi tekanan publik, pemeriksaan, bahkan risiko hukum atas kejadian yang akar masalahnya berada di luar kendali mereka. Kegagalan sistemik nasional dibebankan pada satu orang yang kebetulan memegang jabatan di garis depan. Ini bukan akuntabilitas, ini pengalihan tanggung jawab. Ketika pejabat yang berani berinovasi dihukum karena sistem belum siap, maka tidak ada lagi yang mau mengambil risiko untuk berubah.
Menyalahkan Bantar Gebang sama dengan menyalahkan IGD rumah sakit karena pasiennya banyak. Padahal yang sakit adalah sistem rujukan dan pencegahan di tingkat puskesmas.
Sudah saatnya narasi diubah. Bantar Gebang bukan simbol untuk kerusakan tapi simbol perbaikan. *Pertanyaannya: mau kita dukung proses ini sampai tuntas, atau kita biarkan narasi gagal yang membunuh inovasi berikutnya?*
---sekertaris jenderal
Gerakan untuk lingkungan ( gunting )
RUSDI LEGOWO
( Heri M red )
