INDIK.ID, BEKASI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama Sanggabuana rampung pada Agustus 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset milik pemerintah daerah.
Dalam skema tersebut, sebanyak 36 dari 37 BUMD milik Pemprov Jawa Barat akan dikonsolidasikan. BUMD yang tergabung terdiri atas 28 BUMD sektor keuangan dan 8 BUMD nonkeuangan. Sementara itu, Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) tidak termasuk dalam rencana konsolidasi holding tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan holding BUMD yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, dari sekitar 40 BUMD yang dimiliki Pemprov Jawa Barat saat ini, hanya dua perusahaan yang dinilai dalam kondisi sehat, yakni Bank BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ). Di antara keduanya, Bank BJB disebut sebagai BUMD yang paling besar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Faisyal juga mengungkapkan bahwa pembentukan holding BUMD yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut mendapat dukungan dari berbagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Tujuannya untuk efisiensi agar APBD Jawa Barat tidak terbuang sia-sia. Kita semua tahu, cukup banyak BUMD yang selama ini tidak optimal. Dengan pembentukan holding ini, diharapkan struktur operasional menjadi lebih sederhana dan efisien. Kami di DPRD Jawa Barat pada prinsipnya sangat mendukung,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Kamis (12/3/2026).
Lebih lanjut, Faisyal menyebutkan bahwa DPRD sebelumnya sempat mewacanakan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji lebih dalam efektivitas rencana strategis tersebut. Namun, rencana itu batal setelah tercapai kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Kalau tidak salah, sebelumnya sempat diwacanakan pembentukan Pansus. Namun akhirnya dinilai tidak perlu karena sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, sehingga prosesnya bisa berjalan lebih lancar,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Barat masih memfinalisasi pembentukan holding Sanggabuana yang akan mengonsolidasikan 36 BUMD tersebut. Holding ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan investasi yang lebih profesional, terintegrasi, serta didukung perencanaan yang matang dan kolaborasi dengan tenaga profesional. ( Heri M red )
