INDIK.ID, KOTA BEKASI - Kejar tayang program kerja 100 hari Walikota Bekasi "ternoda". Hal ini tergambar dari kesimpulan hasil rapat evaluasi revitalisasi pasar Kranji Baru yang digelar pada Rabu (19/3/2025) di ruang rapat Dinas Perdagangan.
"Ya, saya katakan ternoda karena substansi dalam rapat itu, materinya soal mengevaluasi addendum perjanjian kerjasama. Harusnya Pemkot Bekasi lebih mengoptimalkan dan menagih kewajiban pengembang, bukannya soal evaluasi addendum," kata aktifis yang awal dan paling getol menyorot soal pasar Kranji, Nanda Ginanjar dalam siaran pers yang diterima Redaksi.
Menurutnya, apa yang jadi materi rapat itu sama juga "menodai" program kerja 100 hari Walikota atau melegalkan keberadaan pengembangan yang jelas jelas menyalahi ketentuan.
Lebih lanjut, Nanda juga menjelaskan bahwa sesuai data yang kami miliki, bahwa pengembang revitalisasi pasar itu masih punya kewajiban yang sampai saat ini belum dipenuhi yakni terkait kompensasi sejumlah Rp 4 milyar lebih.
"Apapun alasannya, pengembang yang lama maupun yang baru, pihak pemkot sangat paham dan tau betul terkait kompensasi itu. Harusnya kejar dan tekan kewajiban itu, ini kan tidak malah melegalkan keinginan pengembang yang baru dalm hal ini Addendum," ujar Nanda.
Jangan mentang-mentang, di belakang pengembang yang sekarang ini ada oknum mantan pejabat Pemkot Bekasi, lantas instansi terkait kejar tayang soal Addendum. Ini namanya ada kolusi tegasnya.
Lebih lanjut, Nanda juga membeberkan terkait keberadaan pengembangan yang sekarang ini baru menyelesaikan kewajibannya senilai Rp 2 milyar. Artinya masih ada kekurangan. Jika Pemkot Bekasi ingin melihat etikad keseriusan pengembang yang baru, harusnya jangan dulu masuk ke Addendum.
Anehnya lagi, selain terkait Addendum. Sekarang ini, pengembang yang baru yaitu PT. EGC yang di kemas dengan PT.ABB sudah melakukan aktivitas pekerjaan fisik, padahal masih ada kewajiban yang belum diselesaikan dan saya menduga akan adanya pembangun yang tidak sesuai dengan site plan.
"Jangan-jangan, ada konspirasi yang sedang dimainkan untuk mencoreng program kerja 100 Walikota Bekasi," kata Nanda.
(Heri red)
