INDIK . ID KOTA BEKASI SELATAN - Belum juga sampai tujuan, penumpang Bus Trans Bekasi Keren (Beken) harus mencari moda transportasi lain usai dipaksa turun oleh pengemudi Angkot. Kemacetan terasa hingga ke beberapa ruas jalan kota lantaran Jalan Ahmad Yani diblokade, kendaraan di dua atah bergerak sangat lambat. Aksi para pengemudi dan pengusaha Angkot kemarin nampaknya merupakan akumulasi dari protes yang telah disampaikan berulang kepada pemerintah kota.
Arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani mulai melambat sejak para pengemudi Angkot tiba di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan pada Kamis (12/2) pagi. Pantauan INDIK . ID Bekasi pukul 10:00 WIB, arus lalu lintas di depan kantor Pemkot Bekasi nyaris tidak bergerak.
Imbas dari aksi protes besar-besaran di Jalan Utama tersebut juga dirasakan di beberapa ruas jalan kota. Warga mesti berputar-putar mencari akses jalan agar tak terjebak macet.
"Saya dari arah Teluk Pucung sudah macet, masuk ke kawasan Summarecon penuh, lurus ke arah Teluk Buyung di stasiun mentok, akhirnya putar balik ambil arah Agus Salim ke arah proyek tembus Jalan Kartini baru ambik kanan ke arah Kalimalang," kata salah satu warga Bekasi, Hamzah (36).
Aksi protes tetap dilakukan meski perwakilan pengemudi, pengusaha, dan Organda Kota Bekasi telah berdialog dengan Pemerintah Kota Bekasi. Arus lalu lintas baru mulai berangsur normal pukul 13:00 WIB, angkutan yang diparkir hingga menyisakan sedikit ruas untuk kendaraan lain melintas dipinggirkan usai pihak-pihak yang berunding di Kantor Pemkot Bekasi keluar membawa lima poin kesepakatan.
Salah satu kesepakatan dalam dialog tersebut yakni pengenaan tarif Trans Bekasi Patriot dan Trans Beken, masing-masing Rp6 ribu dan Rp4,5 ribu. Penumpang bus Trans Beken akan mulai dikenakan tarif lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya.
"Beberapa hal kita sepakati bersama bahwa tarif akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2026," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar.
Untuk mensubsidi tarif transportasi massal ini, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran mencapai Rp9 miliar. Titik pemberhentian Trans Beken yang saat ini berjumlah 48 titik juga akan dievaluasi.
Poin kesepakatan lainnya kata Zeno, pihaknya akan kembali membahas strategi untuk meningkatkan transportasi perkotaan di Bekasi. Menurutnya, peningkatan kualitas angkutan massal merupakan kepentingan semua pihak.
"Ada masyarakat yang menunggu, kemudian ada juga teman-teman Organda, teman-teman angkutan kota yang juga harus bersama-sama kita melakukan perbaikan," ucapnya.
Lebih lanjut, Zeno menyampaikan bahwa pembangunan di sektor transportasi juga akan menyentuh Angkot. Beberapa hal bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas angkutan umum, diantaranya peremajaan Angkot dan Re-routing atau perubahan trayek.
"Beberapa titik angkutan umum massal seperti LRT dan lain-lain yang mungkin hari ini belum secara maksimal dilayani angkutan kota sebagai Feeder sangat dimungkinkan kita lakukan penetrasi dengan penguatan-penguatan," tambahnya.
Aksi besar-besaran yang dilakukan oleh pengemudi dan pengusaha Angkot kemarin membuka kembali wacana peremajaan Angkot. Upaya ini akan menjawab kondisi fisik hingga kelaikan angkot.
Wakil Ketua Organda Kota Bekasi, RM Purwadi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bergerak mendata angkot-angkot yang ada di Kota Bekasi. Pihaknya juga akan melanjutkan pembahasan ini bersama Pemkot Bekasi terkait dengan aspek pembiayaan dan lain sebagainya.
"Efektif mulai sekarang kita bergerak, kita siapkan data semua, kita ajukan ke Dishub untuk kita bicarakan seperti apa," ungkapnya.
Ia mengaku, Organda Kota Bekasi telah melakukan studi banding ke beberapa daerah seperti Bogor. Diperkirakan jumlah Angkot di Kota Bekasi mencapai tiga ribu unit. Peremajaan Angkot bisa dilakukan selama para pengusaha atau pemilik bersedia.
"Semua, se kota, selama pengusaha Angkot itu mau," ucapnya.
Poin kesepakatan lain yang dihasilkan kata dia, terbukanya kemungkinan personil Angkot menjadi awak bus dengan catatan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa pengemudi dan pengusaha Angkot tidak menolak modernisasi transportasi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.
Salah satu pengusaha Angkot, Sultan Siregar menyampaikan bahwa poin-poin kesepakatan mulai dari pemberlakuan tarif, evaluasi titik pemberhentian, hingga peremajaan Angkot telah membuka kesempatan bagi Angkot bisa kembali bernafas lega. Meski demikian, ia dan para pengemudi serta pengusaha angkot lainnya tidak akan lengah sampai semua terealisasi.
"Tapi kita belum berhenti disini, apabila kelanjutannya tidak ada keputusan itu, kita akan melakukan lagi aksi demo besar-besaran lebih dari ini," tegasnya.
Poin kesepakatan yang paling dekat hrus terealisasi adalah pemberlakuan tarif. Sedangkan untuk poin evaluasi titik pemberhentian, pihaknya menginginkan antar titik berjarak 1 kilo meter.
Terkait dengan peremajaan angkot, pihaknya akan menunggu pembahasan selanjutnya bersama Dishub Kota Bekasi. Peremajaan Angkot ini sejak lama merupakan keinginan para pengusaha, wacana ini akhirnya kembali hidup setelah sekian tahun tak terdengar.
Menurutnya, peremajaan Angkot sangat dibutuhkan agar dapat bersaing dengan moda transportasi lainnya dalam hal kualitas pelayanan.
"Sebenarnya peremajaan Angkot ini sangat bersaing, kita tidak mengatakan menolak Trans Beken, kita mengikuti kemajuan zaman," ujarnya.
Sultan menyebut keresahan para pengemudi dan pengusaha angkot sudah terjadi sejak lama, terlebih transportasi massal seperti Trans Bekasi Patriot dan Trans Beken beroperasi tanpa pembicaraan yang memadai. Sementara itu, protes yang beberapa kali dilakukan tidak mendapat respon berarti dari pemerintah.
"Ternyata harus dibuat seperti ini baru mereka mendengar, kemarin kan nggak ada seperti itu," tambahnya.
Pasca protes pengemudi angkot bersamaan dengan peluncuran Trans Beken 10 Februari kemarin, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary menyampaikan Pemkot harus memberikan solusi bagi Angkot agar protes tidak terus berulang.
Menurutnya, modernisasi transportasi merupakan kebijakan yang baik, telah disepakati dan terulang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Modernisasi transportasi ini tidak hanya bus, tapi juga menyangkut Angkot.
"Di dalam RPJMD yang kemarin kita susun itu salah satunya menyangkut modernisasi transportasi. Transportasi yang ada di Kota Bekasi tidak hanya bus," ungkapnya.
Akhir tahun 2024 lalu, Komisi II telah memberikan rekomendasi secara tertulis, salah satu poinnya adalah melakukan transformasi Angkot. Sistem integrasi transportasi publik di beberapa daerah seperti JakLingko di Jakarta dan Wirawiri di Surabaya bisa dijadikan contoh untuk membangun sistem transportasi yang melibatkan Angkot di Kota Bekasi.
"Ini tidak akan pernah selesai kalau mereka tidak dilibatkan, kalau mereka tidak diberikan prioritas yang sama," ucapnya.
Pemerintah kota melalui Dishub mesti membuat perencanaan pembangunan di sektor transportasi. Latu menegaskan bahwa Komisi II dalam hal ini akan mendukung kebijakan dan anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.
Sementara itu Pengamat Transportasi, Harun Al-Rasyid menyebut sudah waktunya Kota Bekasi memiliki transportasi yang modern serta dapat menjadi kebanggaan. Hal ini telah dimulai dengan Trans Bekasi Patriot dan Trans Beken.
Menurutnya, penyediaan transportasi yang aman, nyaman, dan murah merupakan kewajiban pemerintah. Hanya saja ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian setiap kali akan mengaktifkan rute transportasi massal, diantaranya pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di sepanjang rute tersebut, salah satunya Angkot.
Perlu dirumuskan solusi agar tak menimbulkan konflik, serta diperlukan pendekatan untuk menangani potensi konflik yang terjadi.
"Memang konflik ini perlu pendekatan khusus, dan memang itu tidak gampang, butuh kerja keras untuk itu," katanya.
Sisi lain, Angkot yang ada saat ini perlu perlu dibenahi atau diremajakan. Untuk memudahkan upaya peremajaan Angkot ini, pemerintah mesti mendorong para pemilik angkot bergabung dalam satu badan usaha seperti koperasi dan lain sebagainya.
"Kalau sekarang itu agak sulit karena kan masing-masing. Jadi nanti pendekatannya adalah pendekatan kelembagaan," ungkapnya.
Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kewajiban menyediakan layanan yang memadai bagi masyarakat mesti diwujudkan untuk meningkatkan kualitas transportasi perkotaan di Bekasi. ( sur/ Heri M red )
