INDIK.ID, MAKKAH - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama strategis dengan Saudi Halal Center dalam penguatan sistem jaminan dan kualitas produk halal antara Indonesia dan Arab Saudi. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Amandemen Memorandum Saling Pengertian (MSP) oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dan CEO Saudi Halal Center, Abdulaziz Alrushodi.
Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Opening Ceremony Makkah Halal Forum di Makkah Chamber Exhibition & Events Center, 15 Februari 2026. Kegiatan tersebut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Kerajaan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi, Presiden Saudi Food and Drug Authority (SFDA) Hisham S. Aljadhey, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Abdullah bin Saleh Kamel, serta otoritas halal, lembaga akreditasi, dan pelaku industri dari berbagai negara. Informasi tersebut disampaikan dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (18/2/2026).
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini mencerminkan komitmen jangka panjang kedua negara dalam membangun tata kelola halal global yang terintegrasi dan berstandar tinggi.
“Kerja sama ini memperkuat fondasi sistem halal kedua negara melalui harmonisasi mekanisme, transformasi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Indonesia memandang Arab Saudi sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem halal global yang kredibel, transparan, dan saling terhubung,” ujar Ahmad Haikal Hasan di sela forum tersebut.
Ia menambahkan, melalui sinergi ini BPJPH memastikan kerja sama jaminan produk halal kedua negara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta perlindungan optimal bagi konsumen dengan prinsip saling menguntungkan.
Amandemen MSP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani di Riyadh pada 19 Oktober 2023. Dalam sistem jaminan produk halal Indonesia, Saudi Halal Center yang berada di bawah koordinasi SFDA diposisikan sebagai Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), yakni otoritas sertifikasi halal luar negeri yang menjadi mitra BPJPH dalam mekanisme pengakuan dan kerja sama lintas negara.
Penguatan kerja sama tersebut mencakup adopsi sistem digital terpadu dalam penerbitan sertifikat halal melalui pertukaran data dan informasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, menyederhanakan prosedur, serta mendukung transformasi digital sistem halal kedua negara.
Kesepakatan juga mengatur penggunaan logo halal, khususnya logo halal Saudi yang kini berubah menjadi Global Halal Logo dengan kode QR sebagai pengganti logo yang tercantum dalam MoU 2023. Pengakuan dan pencantuman logo dilakukan dalam kerangka kerja sama bilateral serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara.
Untuk produk yang masuk ke pasar Indonesia, Label Halal Indonesia wajib dicantumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditempatkan berdampingan dengan logo halal Saudi Halal Center. Adapun untuk produk yang masuk ke pasar Arab Saudi, pencantuman logo halal dalam sistem sertifikasi Saudi Halal Center wajib mengikuti regulasi yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi dan dapat berdampingan dengan Label Halal Indonesia sepanjang diperkenankan.
Amandemen MSP ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima tahun dan akan diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Penguatan sinergi kedua lembaga tersebut menegaskan bahwa kemitraan Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem jaminan produk halal global yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui sektor halal yang semakin strategis.(IK/hs).
