Indik . id Kota Bekasi – Aliansi Rakyat Miskin Kota melayangkan kritik keras kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Bekasi terkait berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Sejumlah masalah seperti banjir, pengangguran, macet, mangkraknya revitalisasi Pasar Kranji, hingga pengelolaan APBD dinilai menjadi bom waktu bagi Kota Bekasi. Pada kamis 2 / 10 , 2025 .
Dalam pernyataannya, aliansi menyoroti lemahnya penanganan Pemkot terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Revitalisasi Pasar Kranji disebut sebagai contoh nyata gagalnya investasi dan buruknya perlindungan terhadap pedagang. Sementara itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penyertaan modal tanpa dasar hukum dianggap sebagai bentuk kelalaian pejabat terkait.
Aliansi juga menyoroti mandeknya pelaksanaan Perda CSR Nomor 12 Tahun 2019, yang seharusnya bisa membantu keuangan daerah lewat kontribusi dunia usaha.
Tak hanya itu, mereka juga menyoroti nasib pegawai rendahan seperti TKK, PPPK, dan pekerja paruh waktu yang tunjangannya dipotong hingga 50 persen, jauh di bawah UMK/UMR Bekasi.
Tuntutan Aliansi Rakyat Miskin Kota:
1. Mengembalikan tunjangan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai rendahan.
2. Transparansi publikasi penerimaan dan pelaksanaan CSR 2022–2024.
3. Pemutusan kontrak PT ABB dalam proyek Pasar Kranji serta reformasi birokrasi Disdagperin.
4. Pertanggungjawaban Sekda dan Kabag Hukum atas penyertaan modal tanpa payung hukum.
5. Bantuan hukum bagi aktivis Bekasi yang ditahan atas tuduhan provokasi maupun UU ITE.
Aliansi menegaskan bahwa Pemkot Bekasi harus segera bertindak dan menunjukkan komitmen nyata.
“Kesadaran adalah Matahari, Kesabaran adalah Bumi, Keberanian Menjadi Cakrawala, dan Perjuangan adalah Pelaksanaan Kata-Kata.” ~ WS Rendra ( Heri M red )
