INDIK.ID, JAKARTA - Sebuah video yang menampilkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Yandri Susanto, tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Menteri PMD menyebut bahwa "yang paling banyak mengganggu kepala desa itu LSM dan wartawan bodrek." Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama insan pers.
Ketua Umum DPP Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB), Dika Maha Putra, secara tegas mengecam pernyataan tersebut. Menurutnya, penggunaan istilah “wartawan bodrek” sangat tidak pantas dan menyinggung profesi jurnalis.
"Saya sudah menonton dan mendengar video itu dengan jelas. Sebagai seorang pejabat negara, seharusnya beliau lebih berhati-hati dalam berbicara. Jika ingin menyoroti pihak tertentu, seharusnya menggunakan istilah ‘oknum wartawan’, bukan ‘wartawan bodrek’," ujar Dika dalam keterangannya kepada media, Minggu (2/2/2025).
Lebih lanjut, Dika menuntut klarifikasi dari Menteri PMD dan meminta bukti atas pernyataan tersebut. "Jika beliau memiliki data tentang wartawan yang dianggap mengganggu kepala desa, silakan dibuktikan. Jangan sampai pernyataan ini malah mencoreng nama baik seluruh insan pers," tegasnya.
Dika juga mengingatkan bahwa pers memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. "Kami ini adalah cerminan bagi aparatur negara dan pejabat publik. Wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang jelas memberikan perlindungan terhadap profesi kami," tambahnya.
Sebagai penutup, Dika menegaskan bahwa Menteri PMD seharusnya menjadi figur pemersatu, bukan justru memecah belah. "Seorang pejabat negara harus menjadi teladan bagi masyarakat, bukan malah mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kami menunggu klarifikasi dari beliau," pungkasnya.
(Aka red)
