• Jelajahi

    Copyright © indik.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Partisipasi Rendah di Pilkada Kota Bekasi 2024, LIRA: Jangan Hanya Salahkan KPU dan Pemerintah

    www.indik.id
    12/12/2024, 17:44 WIB Last Updated 2024-12-12T12:08:26Z



    INDIK.ID, KOTA BEKASI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih yang tergolong rendah, yakni hanya 55,05%, jauh di bawah harapan. Kondisi ini memicu diskusi dan kritik tajam dari berbagai pihak. Namun, Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA Indonesia Kota Bekasi meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyalahkan penyelenggara pemilu, seperti KPU, maupun Pemerintah Kota Bekasi atas situasi tersebut.  


    Sekretaris Daerah LIRA Kota Bekasi, Abudin, mengimbau masyarakat dan stakeholders agar bersikap sabar, mengingat proses Pilkada masih belum selesai. Salah satu pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Heri Koswara dan Sholihin (Risol), telah mengajukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 Desember 2024. 


    "Sabar dulu. Pilkada belum selesai karena salah satu Paslon telah melayangkan gugatan. Kita tunggu dulu hasilnya ya. Terus stakeholders juga jangan pada menyalahkan penyelenggara dan Pemerintah Kota Bekasi akibat rendahnya partisipasi yang hanya 55,81%," ujar Abudin dalam pertemuan di Bekasi Timur, Kamis (12/12/2024).  


    Wakil Wali Kota LIRA Kota Bekasi, Agung Lesmana, menyampaikan hasil riset organisasinya mengenai penyebab partisipasi rendah. Beberapa faktor utama yang diidentifikasi adalah:  

    1. Kejenuhan Politik

       Pilkada yang hanya berselang delapan bulan setelah Pemilu 2024 memicu kelelahan di kalangan masyarakat.  

    2. Durasi Kampanye yang Pendek

       Dengan durasi kampanye hanya dua bulan, kandidat dianggap tidak memiliki cukup waktu untuk menarik perhatian pemilih secara efektif.  

    3. Waktu Persiapan Singkat

       Jarak antara pendaftaran calon kepala daerah dengan pemungutan suara yang hanya tiga bulan dianggap terlalu mepet, memengaruhi efektivitas tahapan Pilkada.  

    4. Cuaca Buruk

       Hujan deras di beberapa wilayah, seperti Jatiasih, saat hari pencoblosan turut menjadi penghalang bagi masyarakat untuk datang ke TPS.  

    5. Jumlah TPS yang Lebih Sedikit

       Dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg, jumlah TPS pada Pilkada lebih sedikit, membuat jarak TPS dengan rumah pemilih menjadi relatif jauh dan menyulitkan akses.  


    "Kami menemukan bahwa masyarakat merasa bosan dengan atmosfer politik yang intensif, dan hal ini diperparah oleh faktor teknis seperti cuaca buruk dan aksesibilitas TPS," ungkap Agung.  


    Di sisi lain, Agung juga menyoroti kritik terhadap alokasi anggaran sebesar Rp90,8 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Bekasi. Ia meminta kritik tersebut tidak dilakukan secara parsial.  


    "Anggaran sebesar itu mencakup seluruh kebutuhan Pilkada, bukan hanya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Tidak tepat jika rendahnya partisipasi dikaitkan langsung dengan pengelolaan anggaran yang dianggap tidak maksimal," jelasnya. 


    Lalu, ia juga membandingkan kondisi Kota Bekasi dengan DKI Jakarta, di mana partisipasi Pilkada 2024 hanya mencapai 58%, turun signifikan dari 70% pada Pilkada 2017.  

      

    LSM LIRA berharap adanya evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan Pilkada, baik dari sisi teknis, strategi sosialisasi, hingga pengelolaan anggaran. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap bersikap rasional dalam menyikapi hasil Pilkada.  


    "Pilkada adalah proses demokrasi yang harus kita hargai bersama. Tantangan seperti rendahnya partisipasi pemilih adalah pelajaran yang perlu diatasi melalui sinergi semua pihak, bukan saling menyalahkan," pungkas Agung.  


    (Heri / Aka red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini